PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Catat1 :

Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan/ Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU PPh.

Catat2 :

Perbedaan Wajib Pajak dan Subjek Pajak dalam PPh 21 :

Wajib Pajak -> pihak/bentuk usaha tetap, yang wajib memotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU PPh.

pihak/bentuk usaha tetap memiliki tekanan di sini, jadi suatu bentuk usaha yang tidak tetap ex : toko, grosir tidak dikenakan PPh 21.

Subjek Pajak -> pihak yang penghasilannya dipotong PPh 21.

Catat3:

Perbedaan PPh 21 dengan PPh 26 :

Pemotongan PPh 21 dilakukan atas penghasilan orang pribadi / Subjek Pajak dalam negeri.

Sedangkan Pemotongan PPh 26 dilakukan atas penghasilan orang pribadi / Subjek Pajak luar negeri yang tinggal di Indonesia.

Catat4 :

Biaya Jabatan adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan

Biaya Pensiun adalah biaya/iuran yang dikeluarkan untuk simpanan persiapan hari tua, sehingga harus dikurangkan dari penghasilan bruto, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif Pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

a. Pegawai Tetap

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

c. Pegawai tidak tetap atas tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan (kontrak)

d. Bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

a. Bagi Pegawai Tetap

Ex : anggota dewan komisaris

PPh 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Psl 17 UU PPh

PPh 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x Tarif Psl 17 UU PPh

Ket :

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan netto = Penghasilan bruto – (biaya jabatan + biaya pensiun)

Misal, Jika kamu seorang Bendaharawan di Inspektorat. Seorang PNS yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000. Berapa besar Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang kamu kenakan kepadanya? Dan Berapa Penghasilan Netto ??

Jwb :

Biaya Jabatan = 5 % dari penghasilan bruto

Biaya Jabatan = 5 % x Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000

Biaya Pensiun = 5 % x Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000

Maka Penghasilan netto yang akan dikurangi dengan PTKP agar dapat dikalikan dengan tarif yaitu :

Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – (biaya jabatan + biaya pensiun)

                              = Rp.2.000.000 – ( Rp.100.000 + Rp.100.000)

                              = Rp. 1.800.000,-

b. Bagi Penerima Pensiun Berkala

PPh 21 = (Penghasilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

c. Bagi Pegawai Tidak Tetap yang dibayar Secara Bulanan

Syarat : Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan yang penghasilannya telah melebihi Rp. 1.320.000 selama 1 bulan

ex : staff keuangan yang dikontrak selam 6 bulan, yang gajinya Rp. 1.500.000,-

PPh 21 = (Penghasilan Bruto – PTKP) x Tarif psl 17 UU PPh.

2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a. Jumlah Penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau anggota dewan direktur yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Artinya jika anggota dewan komisaris atau anggota dewan direktur yang juga dikategorikan pegawai tetap, maka tidak dikenakan pasal ini.

PPh 21 = Penghasilan bruto x tarif psl 17 UU PPh.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 

Tukul Arwana pegawai pada perusahaan PT Empat Mata, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00. PT Empat Mata mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Empat Mata menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tukul Arwan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Empat Mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Empat Mata membayar iuran pensiun untuk Tukul Arwana ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 70.000,00, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00.

Perhatikan, perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT Empat Mata untuk satu bulannya.

Gaji sebulan 2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 10.000
Premi Jaminan Kematian
6.000
Jumlah
Penghasilan Bruto
2.016.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 100.800
2. Iuran Pensiun 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua
40.000
Jumlah Pengurangan
190.800
Penghasilan Neto Sebulan
1.825.200
Penghasilan Neto Setahun 21.902.400
PTKP
- Diri WP Sendiri 15.840.000
- Status Kawin
1.320.000
Jumlah PTKP
17.160.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun
4.742.400
Pembulatan
4.742.000
PPh Pasal 21 Setahun
237.100
PPh Pasal 21 Sebulan
19.758

Langkah pertama kita menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya. Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalah imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminan kematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung perusahaan.

Langkah berikutnya kita hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun (termsuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya
5% dari penghasilan bruto 5% x Rp2.016.000,00 atau sama dengan Rp100.000,00. Jumlah ini masih di bawah maksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp108.000,00 per bulan.

Pengurang lainnya adalah iuran pensiun dan iuran JHT yang masing-masing Rp50.000,00 dan Rp40.000,00 (2% dari gaji) per bulan. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar atau ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp190.800,00.

Penghasilan bruto Rp2.016.000,00 dikurangi pengurang Rp190.000 sama dengan Rp1.825.200,00. Jumlah inilah yang dimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Selanjutnya penghasilan neto sebulan ini kita buat setahunkan dengan cara penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau Rp1.825.200 x 12 = Rp21.902.400,00.

Setelah itu barulah kita kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dalam hal ini jumlahnya adalah Rp14.400.000,00. Selisihnya (Rp21.902.400 – Rp14.400.000,00 = Rp7.502.400) inilah yang merupakan Penghasilan Kena Pajak. O, ya. Perlu diketahui juga, sebelum dikalikan tarif pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut harus dibulatkan dulu ribuan penuh ke bawah.

Pajak Penghasilan terutang adalah tarif pajak (berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Karena Penghasilan Kena Pajak ini masih di bawah Rp25.000.000,- maka tarif yang dikenakan adalah 5% sehingga PPh Pasal 21 nya adalah 5% x Rp4.742.000,00 = Rp237.100,00.

Nah, karena kita menghitung PPh Pasal 21 untuk satu bulan, maka PPh Pasal 21 terutang di atas tinggal dibagi 12 sehingga pajak yang dipotong oleh PT Empat Mata atas penghasilannya Tukul Arwana adalah Rp237.100 : 12 = Rp19.758,00.

About these ads