Fungsi dan Hak DPR

UUD 1945 Pasal 20A ayat 1, 2, 3 yaitu :

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Fungsi DPR ada 3, yaitu :

  1. Fungsi Legislasi

Adalah fungsi untuk membuat dan merivisi UU (Undang-Undang) bersama dengan Presiden.

  1. Fungsi Anggaran (Budget)

Adalah fungsi untuk menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.

  1. Fungsi Pengawasan

Adalah fungsi untuk mengawasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, DPR memilki hak-hak adalah sebagai berikut :

  1. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, maka DPR memiliki hak:

Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang)

Hak Amandemen, yaitu hak untuk merubah UU

  1. Untuk melaksanakan fungsi Anggaran (Budget), maka DPR memiliki hak:

Hak Budget, yaitu hak untuk mengajukan RAPBN

  1. Untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, maka DPR memiliki hak:

Hak Tanya, yaitu hak bertanya kepada pemerintah atas pelaksanaan tugasnya sesuai UU

Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah atas pelaksanaan tugasnya sesuai UU

Hak  Mosi, yaitu hak percaya atau tidak percaya kepada pemerintah atas penjelasan mengenai pelaksanaan tugasnya

Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan pemerintah.

Hak Petisi, yaitu hak untuk memberikan usul dan atau pendapat kepada pemerintah.

Hak Imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR.

 

SEJARAH SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. Tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 (4 tahun)
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Bentuk Pemerintahan : Republik
Bentuk Negara : Kesatuan
Konstitusi : UUD 1945

2. Tanggal 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 (1 tahun)
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu
Bentuk Pemerintahan : Republik
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Konstitusi : RIS

3. Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 (9 tahun)
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Bentuk Pemerintahan : Republik
Bentuk Negara : Kesatuan
Konstitusi : UUDS 1950

4. Tanggal 5 Juli 1959 s/d Sekarang
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Bentuk Pemerintahan : Republik
Bentuk Negara : Kesatuan
Konstitusi : UUD 1945

Pokok Pikiran UUD 1945

Pembukaan UUD 1945
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
1. Pokok Pikiran I (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”
Pokok pikiran ini menejelaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyatnya tanpa melihat golongan, suku, agama, dll. Di sini memaknai arti persatuan Indonesia yang tertuang dalam Sila ke III Pancasila.

2. Pokok Pikiran II (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) : “Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
Pokok pikiran ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia akan ikut mendamaikan dunia berdasarkan kemerdekaan yang telah dimiliki, perdamaian Indonesia, dan keadilan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam Sila ke V Pancasila.

3. Pokok Pikiran III (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) : “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”
Pokok pikiran ini menjelaskan bahwa Kemerdekaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar , dimana Indonesia disusun berbentuk pemerintahan Republik yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini tertuang dalam Sila ke IV Pancasila.

4. Pokok Pikiran IV (Alinea III dan IV Pembukaan UUD 1945) : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Pokok pikiran ini menjelaskan bahwa Kemerdekaan Indonesia terwujud atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan atas usaha manusia yang berbudi pekerti luhur, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguhcita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini tertuang dalam Sila ke I dan II Pancasila.

I’m Introvert

Aku baru menyadarinya tahun ini, tahun 2015. Begitu banyak yang aku pelajari pada tahun ini. Awalnya aku bertanya pada diri sendiri, ‘kenapa aku begini? Aku aneh? Kok aku gitu?’, kalimat-kalimat itu berputar-putar di pikiranku selama bertahun-tahun.

Ketika mereka bercerita, aku lebih suka diam mendengarkan. Ketika mereka tertawa, aku hanya berfikir, ‘kenapa aku tidak merasa itu lucu’ sambil berusaha ikut tertawa. Ketika mereka masih ingin bermain sehabis pulang sekolah, aku malah ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Ketika mereka mengajak jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan macam-macam untuk tidak ikut jalan-jalan. Ketika mereka saling bercanda di sebuah acara halal-bihalal, rasanya aku ingin cepat-cepat pulang. Aku suka makan sendiri di rumah sambil nonton tv, aku suka belajar sendiri daripada belajar kelompok, aku menganggap belajar kelompok itu tidak efektif padahal itu salah!. Itu lah aku sejak SMP hingga kuliah, aku masih belum sadar bahwa perbuatan ku itu adalah salah, aku merasa itu sudah benar karena buktinya aku selalu dapat juara kelas.

Waktu kuliah aku paling bersemangat pada saat kuliah ekstensi, dimana kuliah ekstensi itu adalah kuliah untuk mendapat gelar S1 dan kuliah itu dilaksanakan di sore hari. Tahu kenapa aku bersemangat? ‘Yey.. aku bisa belajar sendiri di rumah bersama laptop ku sepanjang hari..’ pikirku. Ya, aku senang, dan benar saja, aku melakukannya. Aku belajar dari pagi di depan laptopku, mencari arti dari sebuah kalimat yang menyangkut mata kuliahku, aku mencari makna kalimat itu sampai aku benar-benar mengerti, aku tidak puas kalau hanya dari satu sumber, aku mencari dari banyak sumber, aku mencari contoh nya kemudian aku analisa, aku bandingkan dengan contoh yang lain, kemudian aku instropeksi, contoh mana yang paling tepat dan mudah dipahami. Untuk mencari makna dari satu kalimat, aku bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam.

Aku tahu itu sangat tidak efisien, aku berusaha untuk menghemat waktu setiap kali aku belajar, tapi itu sulit, aku tidak mudah melakukannya, aku terlalu penasaran dengan makna-makna kalimat yang aku belum mengerti tersebut, dan aku bahagia ketika mencari, menelusuri, menganalisa makna kalimat itu. Aku melakukannya hampir setiap hari, aku senang karena itu tidak sia-sia, aku mendapat IPK yang cukup membuat ku tersenyum sumringah.

Hingga akhirnya aku selesai kuliah dan memperoleh gelar sarjana, aku bekerja di salah satu perusahaan yang belum terlalu besar, perusahaan kecil yang baru lahir tiga tahun yang lalu sejak saat itu. Pada saat itu, aku juga belum sadar. Kemudian aku pindah kerja ke tempat yang lebih baik, perusahaan yang lumayan besar yang sudah memiliki banyak karyawan. Aku gelisah, sangat gelisah saat awal masuk di perusahaan tersebut. Aku bertanya dalam hati, ‘kenapa aku begini?’

Akhirnya aku sadar, ini adalah salah. Hidup ini bukan untuk sendiri, kita adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Walaupun kesendirian adalah sumber energi mu, tapi orang lain pasti selalu kau butuhkan.

Aku mengira kenapa aku berbeda dengan orang lain, aku sedih, aku bimbang. Sampai akhirnya aku tak sengaja menemukan sebuah artikel, artikel Ronald Frank. Kesedihanku dapat terobati karena ternyata bukan aku saja yang memilki kepribadian seperti itu, ternyata banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Ya .. We are Introvert.

Introvert harus dibarengi dengan sifat ektrovert, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita harus menggunakan kedua-dua nya dengan beriringan dan sejalan. Kita harus bisa seperti ekstrovert yang luwes, ramah-tamah, suka bercanda, walau agak susah, tapi kita harus mencobanya! Aku sudah mulai bisa menjadi seperti ekstrovert dalam setahun terakhir ini. Awalnya memang susah, sangat susah bahkan, hingga aku terkadang menangis, aku tidak tahu kenapa. Tapi sekarang aku bahagia, aku sekarang sudah tidak canggung lagi untuk tersenyum pada semua orang yang aku lihat, aku mencoba menegur dan menghapal semua nama mereka, nama OB atau bahkan satpam sekalipun. Susah….. tapi lihat sekarang, semua mengenalku.

Kita harus bisa seperti ekstrovert tanpa meninggalkan sifat introvert sejati kita. Introvert yang fokus dan ‘dalam’, introvert yang memilki hobi berfikir dan berimajinasi kapanpun dan dimanapun.. Introvert yang menulusuri setiap masalah ke akarnya, introvert yang sensitif dan peka terhadap orang lain, introvert yang suka mendengar, introvert yang suka menulusuri sangat dalam apapun yang menarik menurutnya. Pertahankan sifat positif/baik introvert dan barengi dengan sifat ekstrovert, sehingga jadilah kita orang yang lebih baik. AAmiin.

Perbedaan MPR dan DPR

Sobat sebagai warga negara yang baik tentunya udah tau dong kalo bentuk negara kita ini adalah republik. Yaps, sebagai negara berbentuk republic ada tiga birokrat yang menaunginya. Pasti sobat udah sering denger deh, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, kalo eksekutif itu adalah presiden, yudikatif adalah MA, MK, dan komisi yudisial, sedangkan legislative adalah DPR.

Nah, yang terakhir, yaitu DPR, banyak juga loh perbedaannya dengan MPR. Nah, kalo sobat sendiri tau ga apa sih bedanya MPR dan DPR? Jangan salah ngebedain ya, karena yang bakal dipilih nanti tanggal 9 adalah anggota DPR, hehehe. Jadi sobat semua harus tahu dong bedanya MPR dan DPR ini.

Sebenarnya, perbedaannya DPR dan MPR ini ada pada huruf depannya ya sob, hehehe. Kalo MPR sih depannya huruf M, kalo DPR itu huruf depannya D, hahaha..bukan itu ya sob😀. Kalo itu sih kaya jawaban anak SD. Hihi. Nah, selain huruf depan yang beda tadi, MPR jelas beda sama DPR ya sob.

Sesuai yang dilansir dari web resmi pemerintah, MPR ini punya fungsi untuk mengubah dan menetapkan UUD. Jadi, intinya mengesahkan UUD gitu deh sob. Selain itu, MPR juga bisa melantik presiden dan wakil presiden. Jadi, kalo udah resmi kepilih dilantik sama MPR deh. Bukan cuma kalo kepilih aja ya sob, kalo ada presiden yang berhenti, berarti MPR harus melantik wakil presiden jadi presiden. Kalo dua-duanya berhenti, ya dilantik juga. Selain itu, kalo wakil presidennya yang berhenti, MPR juga harus memilih dua calon yang diajukan oleh presiden sebagai penggantinya.

Berbeda dari MPR, DPR ini punya tugas berupa fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. DPR ini punya tugas bikin undang-undang sob setelah undang-undang tersebut dibahas dengan presiden. Selain itu, DPR juga berhak memberikan persetujuan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, kalau ada DPD yang mengajukan rancangan UU di berbagai bidang, DPR juga bisa menerima dan membahas usulan RUU tersebut.

Sebaliknya, DPR juga bisa mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan DPR maupun pemerintah. Selain itu juga DPR bisa menetapkan APBN bersama presiden, dsb. Tapi yang paling penting DPR ini harus bisa mewakili aspirasi masyarakat ya sob. Nah, begitu ya sob..jadi, MPR dan DPR itu beda dari tugas-tugasnya.

Sumber : http://ayobuka.com/2014/07/18/apa-sih-bedanya-mpr-dan-dpr/

Perbedaan Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi

UUD 1945 Pasal 14 Amandemen pertama, terdiri dari 2 Ayat.

Ayat 1 : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Ayat 2 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

1. Grasi adalah PENGAMPUNAN (pengurangan atau penghapusan hukuman) terhadap seseorang SETELAH DIADILI (di sidang pengadilan).

2. Rehabilitasi adalah MEREHAB (memperbaiki/mengembalikan) hak dan nama baik seseorang SETELAH DIADILI (di sidang pengadilan).

3. Amnesti adalah MENGHAPUS TUNTUTAN (meniadakan kasus pidana/delik) seseorang SETELAH DIADILI (di sidang pengadilan).

4. Abolisi adalah MENGHAPUS TUNTUTAN (meniadakan kasus pidana/delik) seseorang SEBELUM DIADILI (di sidang pengadilan).

Grasi dan Rehabilitasi diberikan oleh Presiden dengan MEMPERHATIKAN pertimbangan MA dikarenakan kedua hal tersebut merupakan kasus hukum.

Amnesti dan Abolisi diberikan oleh Presiden dengan MEMPERHATIKAN pertimbangan DPR dikarenkan kedua hal tersebut merupakan kasus hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Al-Qur’an dan Hadits mengenai “Jangan Tidur Terlalu Banyak”

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar.” (QS. Adz Dzariyat : 17-18)

“Hai orang yang berselimut (Muhammad), angunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu´) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).” (QS. Al Muzzammil : 1-7)

Al-Qur’an dan Hadits mengenai “Dosa Dapat Diampuni dengan Bekerja”

”Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal, malam itu ia diampuni”. (HR. Ibnu Asakir dari Anas)
”Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni”. (HR. Thabrani dan lbnu Abbas)
”Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan shalat”. Maka para sahabat pun bertanya: “Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: ”Bersusah payah dalam mencari nafkah.” (HR. Bukhari)

Al-Qur’an dan Hadits mengenai “Suruhan Bekerja”

”Maka apabila telah dilaksanakan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah 10)

”Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini”. (QS Nuh19-20)

“Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fi sabilillah.” (HR Thabrani)
”Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang dijaIan Allah ‘Azza Wa Jalla”. (HR. Ahmad)