GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
BANK & LEMBAGA KEUANGAN 1
V. BANK SENTRAL (BANK INDONESIA)
A. Tujuan Bank Indonesia
Berbeda dengan Undang‐undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan Bank
Indonesia, dalam UU‐BI secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa
tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai
rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan
jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap
mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan
tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda
dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang‐undang Nomor 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu
“meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut
menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas
tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul conflicting karena antara tugas
menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan
seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping itu, ketidakjelasan tujuan
juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak
jelas.
B. Tugas Bank Indonesia
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3
(tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :
‐ menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
‐ mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
‐ serta mengatur dan mengawasi bank.
Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut
dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus
diintegrasikan.
1. TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
MONETER
Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai
rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki
kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan
sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta
melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :
􀂙 operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing;
􀂙 penetapan tingkat diskonto;
􀂙 penetapan cadangan wajib minimum;
􀂙 pengaturan kredit atau pembiayaan.
Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga
berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank
Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan
perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju
inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan
perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh
kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang
dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.
2. Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort
Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter,
Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, (Pasal
11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan
pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank
Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan
jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko
kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko
manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada
gilirannya akan dapat mengganggu efektifitas pengendalian moneter,
maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
dibatasi selama‐lamanya 90 hari.
Disamping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi
dan mudah dicairkan.
Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah
dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh
Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi
berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan
sewaktu‐waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi
pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan
agunan yang dikuasainya.
3. Kebijakan Nilai Tukar
Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan
kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan
nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden
berdasarkan usul Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam
melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :
􀂙 dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi
terhadap mata uang asing;
􀂙 dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
􀂙 dalam nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai
tukar harian serta lebar pita intervensi.
4. Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa
Dalam Pasal 13 UU‐BI dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola
cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut,
Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat
menerima pinjaman luar negeri. Yang dimaksud dengan cadangan
devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank
Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain
berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valutas asing
kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat
pembayaran luar negeri.
Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui
berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau
menempatkan devisa, emas dan surat‐surat berharga secara tunai atau
berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan
cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 (tiga) azas
utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (liquidity), keamanan
(security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan
yang optimal (profitability). Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh
Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi
tanggung jawab Bank Indonesia yang semata‐mata digunakan dalam
rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca
pembayaran. Pinjaman dimaksud dapat dipantau oleh DPR melalui hasil
pemeriksaan keuangan oleh BPK.
5. Penyelenggaraan Survei
Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien,
diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu
dan akurat. Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia
dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu‐waktu yang
dapat bersifat makro atau mikro. Pelaksanaan survei tersebut dapat
dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia.
Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan
keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia atau pihak
lain yang ditugaskan. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan
untuk melakukan survei tersebut wajib merahasiakan sumber dan data
individual kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undangundang
(Psl. 14)
6. TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM
PEMBAYARAN
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan
Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan
memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran
untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan
penggunaan alat pembayaran.
Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh
pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan
dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap
penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank
Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.
Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang
digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi
pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi
penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehatihatian.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank
Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa
sistem pembayaran.
7. Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir
Transaksi
Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam
mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring
domestik dan lintas negara (Psl. 16).
Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank baik dalam rupiah maupun
valuta asing serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank
dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia (Psl. 17 jo Psl. 18).
8. Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satusatunya
lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur
peredaran uang rupiah (Psl. 20). Termasuk dalam kewenangan ini adalah
mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam,
harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan
penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
(Psl. 19).
Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus
menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup
dan dengan kualitas yang memadai. Uang yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dibebaskan dari bea meterai (Psl. 21). Bank Indonesia dapat
mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan
penggantian dengan nilai yang sama (Psl.23). Konsekuensi dari
ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk :
􀂙 melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan
lainnya;
􀂙 melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak
untuk diedarkan;
􀂙 menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab
lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya
yang bergantung pada tingkat kerusakannya.
9. TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank
Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka
melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan,
memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan
sanksi terhadap bank (Psl. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang
menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip
kehati‐hatian (Psl. 25).
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :
􀂙 memberikan dan mencabut izin usaha bank;
􀂙 memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor
bank;
􀂙 memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
􀂙 memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan
usaha tertentu (Psl. 26).
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan
langsung dan tidak langsung (Psl. 27). Bank Indonesia berwenang
mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan
penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan
anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan
(Psl. 28).
Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap
waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan
induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank
apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan
kepada pemeriksa:
􀂙 keterangan dan data yang diminta;
􀂙 kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana
fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
􀂙 hal‐hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang
diperlukan dan lain‐lain (Psl. 29).
Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaaan terhadap bank (Psl. 30) Bank
Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara
sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut
penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak
pidana di bidang perbankan (Psl. 31). Dalam hal keadaan suatu bank
menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha
bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan
atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian
nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur
dalam undang‐undang tentang Perbankan yang berlaku (Psl. 33).
10. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank
Dalam UU‐BI ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan
kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang
dibentuk berdasarkan undang‐undang selambat‐lambatnya 31 Desember
2002 (Psl. 34). Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk
tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.
Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan
terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana
pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta
badan‐badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat.
C. DEWAN GUBERNUR
Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur
Senior, dan sekurang‐kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak‐banyaknya
7 (tujuh) Deputi Gubernur dengan Gubernur sebagai pemimpin Dewan
Gubernur (Psl 36 jo Psl. 37). Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di
dalam dan di luar Pengadilan, dimana kewenangan mewakili tersebut
dilaksanakan oleh Gubernur (Psl. 39).
Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh
Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan Deputi Gubernur diusulkan
oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk
dapat diangkat menjadi anggota Dewan Gubernur harus memenuhi syarat
antara lain berkewarganegaraan Indonesia, memiliki akhlak dan moral yang
tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi,
keuangan, perbankan, atau hukum (Psl. 40).
Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima)
tahun (Psl. 41). Sebelum memangu jabatannya, anggota Dewan Gubernur
wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung
(Psl. 42). Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti
melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap (Psl. 48) Sebagai
pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur berwenang untuk mengangkat
dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia serta menetapkan peraturan
kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari
tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia (Psl. 44).
Disamping itu, gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas Dewan Gubernur
ditetapkan oleh Dewan Gubernur (Psl. 51).
1. Larangan Bagi Anggota Dewan Gubernur
Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai
hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga serta hubungan
besan. Jika setelah pengangkatan terbukti mempunyai hubungan atau
terjadi hubungan keluarga yang dilarang, maka dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan
keluarga tersebut, salah satu diantara mereka harus mengudurkan
diri. Apabila salah satu anggota Dewan Gubernur tersebut tidak
bersedia mengundurkan diri, maka Presiden menetapkan kedua
anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya
(Psl. 46).
Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama‐sama
dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada
perusahaan mana pun juga, merangkap jabatan pada lembaga lain
kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut serta
menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Dalam hal anggota
Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan tersebut,
maka anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri
dari jabatannya (47).
2. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dewan Gubernur
Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak
dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan
yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan
dengan itikad baik (Psl. 45).
Pengambilan keputusan dianggap dilakukan dengan itikad baik
apabila:
􀂙 dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri
sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan/atau tindakantindakan
lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
􀂙 dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak
positif;
􀂙 diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan
yang diambil ternyata tidak tepat;
􀂙 dilengkapi dengan sistem pemantauan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum
atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau
pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan
kewenangannya telah mengambil keputusan yang sangat sulit tetapi
sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Rapat Dewan Gubernur
Rapat Dewan Gubernur, sebagai suatu forum pengambilan
keputusan tertinggi, diselenggarakan sekurang‐kurangnya sekali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang
moneter, serta sekurang‐kurangnya sekali dalam seminggu untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau
menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis seperti
kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan sistem
pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Rapat Dewan
Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang‐kurangnya oleh
lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
Keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah
untuk mufakat, dimana apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur
menetapkan keputusan akhir. Dalam keadaan darurat dan rapat
Dewan Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena kuorum tidak
terpenuhi, Gubernur atau sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang anggota
Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil
keputusan yang sangat diperlukan karena apabila tidak diambil
tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia
maupun bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kebijakan dan/atau
keputusan ini wajib dilaporkan selambat‐lambatnya dalam Rapat
Dewan Gubernur berikutnya (Psl. 43).
D. INDEPENDENSI BANK INDONESIA
1. Yuridis
UU‐BI merupakan landasan yuridis bagi independensi Bank
Indonesia dimana dalam UU‐BI dimuat berbagai elemen dari
independensi Bank Indonesia. Elemen‐elemen independensi tersebut
meliputi antara lain status dan kedudukan, tujuan dan tugas serta
manajemen dan personalia Bank Indonesia.
2. Personalia
Independensi personalia dalam UU‐BI ditunjukan dalam hal
pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Persyaratan persetujuan DPR ini penting untuk
menjaga independensi Bank Indonesia dari intervensi Pemerintah
melalui pengangkatan anggota Dewan Gubernur. Pengangkatan oleh
Presiden di sini adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara
dan bukan Kepala Pemerintah. Disamping itu, anggota Dewan
Gubernur tidak dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa
jabatannya kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap atau
melakukan tindak pidana kejahatan.
3. Institusi
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan
pemerintah atau pihak‐pihak lainnya. Secara struktural, Bank
Indonesia berada di luar pemerintah sehingga dapat mengeliminir
adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik
yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Dalam rangka
pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama
dengan bank sentral lainnya, organisasi internasional, dan lembaga
internasional serta dapat menjadi anggota pada lembaga multilateral,
baik atas nama Bank Indonesia maupun mewakili Pemerintah.
4. Tujuan
Dalam UU‐BI tujuan Bank Indonesia difokuskan pada menjaga
kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi yang rendah
dan kestabilan nilai tukar. Dalam mencapai tujuan ini, Bank
Indonesia sepenuhnya berwenang untuk menetapkan sasaran
moneter dengan memperhatikan perkembangan ekonomi baik dalam
negeri maupun luar negeri serta instrumen yang akan digunakan.
5. Tugas
Independensi dalam pelaksanaan tugas tercermin dari larangan bagi
pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga wajib
menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari
pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Manajemen
Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sepenuhnya
berwenang dalam menjalankan organisasi Bank Indonesia dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UU‐BI.
7. Anggaran
Independensi dalam bidang anggaran terlihat dalam ketentuan Pasal
60 yang menyatakan bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh
Dewan Gubernur. Anggaran harus disampaikan kepada DPR yang
dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan kewenangan Bank
Indonesia dalam Ikhtisar Undang‐undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia anggaran serta kepada Pemerintah sebagai bahan
informasi berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran Bank
Indonesia.
8. Transparansi
Sebagai konsekuensi dari independensi yang dimilikinya, maka
dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dituntut untuk lebih
transparan dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas
ini diwujudkan dalam pertanggungjawaban kepada publik dimana
Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat
secara terbuka. Bank Indonesia juga wajib mengumumkan laporan
keuangan tahunan kepada publik melalui media massa.
E. AKUNTABILITAS
Dalam UU‐BI dianut pertanggungjawaban publik, dimana pada setiap awal
tahun anggaran Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada
masyarakat secara terbuka melalui media masa mengenai evaluasi
pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya dan rencana kebijakan
moneter tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu, setiap 3
(tiga) bulan Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Apabila diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Bank
Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan
wewenangnya (Psl. 58).
Anggaran tahunan Bank Indonesia harus disampaikan kepada DPR (Psl. 60).
Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang hasilnya disampaikan
kepada DPR. Bank Indonesia juga diwajibkan untuk mengumumkan
laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa (Psl. 61).
F. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH
Tidak berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,
berdasarkan UU‐BI Bank Indonesia juga bertindak sebagai pemegang kas
pemerintah (Psl. 52). Disamping itu, atas permintaan Pemerintah, Bank
Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar
negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban
keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri (Psl. 53).
Pemerintah wajib meminta pendapat dan/atau mengundang Bank Indonesia
dalam sidang kabinet yang membahas mengenai masalah ekonomi,
perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia.
Bank Indonesia juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia (Psl. 54).
Pemerintah juga wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia apabila akan
menerbitkan surat utang negara. Bank Indonesia dapat membantu
penerbitan surat utang negara, terutama informasi mengenai pasar dan
waktu penerbitan surat utang tersebut. Bank Indonesia dilarang membeli
untuk diri sendiri surat utang negara tersebut di pasar primer dan hanya
dapat membeli di pasar sekunder yang semata‐mata hanya untuk tujuan
pelaksanaan kebijakan moneter (Psl. 55).
Salah satu perubahan yang penting dalam UU‐BI adalah larangan
pemberian kredit kepada Pemerintah. Selama ini pemberian kredit kepada
Pemerintah ditujukan untuk memperkuat kas negara dalam mengatasi
defisit spending. Dalam UU‐BI secara tegas dinyatakan bahwa Bank
Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah karena dianggap
dapat mengganggu keutuhan konsep independensi Bank Indonesia (Psl. 56).
Walaupun Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen, namun
koordinasi dengan Pemerintah yang bersifat konsultatif tetap diperlukan.
Pemerintah yang diwakili seorang Menteri atau lebih dapat menghadiri
Rapat Dewan Gubernur dengan hak bicara tanpa hak suara (Psl. 43 ayat (1)
Hubungan dengan Pemerintah juga nampak dalam pembagian surplus dari
hasil kegiatan Bank Indonesia. Sisa surplus Bank Indonesia setelah
dikurangi 30% untuk cadangan tujuan dan 10% untuk cadangan umum
diserahkan kepada Pemerintah dengan ketentuan terlebih dahulu harus
digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia
(Psl. 62).
G. KETENTUAN HUKUM
1. Produk Hukum
Salah satu yang menonjol dalam UU‐BI adalah ketentuan
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur dan mengikat publik serta Peraturan Dewan Gubernur
yang mengatur dan mengikat ke dalam Bank Indonesia. Penetapan
Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur
merupakan bentuk independensi dalam pembuatan peraturan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dengan
demikian maka dapat dieliminir intervensi dari Pemerintah atau
pihak lain melalui peraturan perundang‐undangan.
2. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Ketentuan Pidana dan sanksi administratif diatur dalam mulai Pasal
65 sampai dengan Pasal 72. Tindakan atau perbuatan yang diancam
dengan pidana dalam UU‐BI meliputi pelanggaran terhadap
kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah RI, pelanggaran
terhadap kewajiban untuk tidak menolak penggunaan uang rupiah,
pelanggaran atas larangan campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas Bank Indonesia, pelanggaran kewajiban untuk menolak campur
tangan, pelanggaran atas kewajiban memberikan keterangan dan data
yang diperlukan, pelanggaran atas larangan membeli surat berharga
di pasar primer, serta pelanggaran atas rahasia jabatan.
Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah
sebagai alat pembayaran di wilayah RI diancam dengan pidana
kurungan sekurang‐kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta
denda sekurang‐kurangnya Rp. 2 juta dan paling banyak Rp. 6 juta
(Psl. 65). Setiap orang atau badan yang menolak rupiah sebagai alat
pembayaran di wilayah RI diancam pidana penjara sekurangkurangnya
1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda sekurangkurangnya
Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar (Psl. 66).
Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam pidana penjara
sekurang‐kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda
sekurang‐kurangnya Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar (Psl.
67). Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang
tidak menolak adanya campur tangan pihak lain diancam dengan
pidana penjara 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda
sekurang‐kurangnya Rp.2 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar (Psl.
68).
Badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan
keterangan dan/atau data yang diperlukan dalam kegiatan survei
diancam pidana denda paling banyak Rp. 50 juta (Psl. 69).
Pelanggaran terhadap larangan pembelian surat utang negara di
pasar primer diancam dengan pidana penjara penjara 1 tahun dan
paling lama 3 tahun serta denda sekurang‐kurangnya Rp. 6 miliar
dan paling banyak Rp. 15 miliar (Psl. 70).
Pelanggaran rahasia jabatan yang dilakukan oleh anggota Dewan
Gubernur, pegawai Bank Indonesia serta pihak lain yang melakukan
pekerjaan tertentu dari Bank Indonesia diancam pidana penjara 1
tahun dan paling lama 3 tahun serta denda sekurang‐kurangnya Rp. 1
miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar. Apabila pelanggaran tersebut
dilakukan oleh badan, diancam pidana denda sekurang‐kurangnya
Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 6 miliar (Psl. 71).
Disamping ketentuan pidana, Dewan Gubernur dapat menetapkan
sanksi administratif kepada pegawai Bank Indonesia serta pihak lain
yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan UU‐BI. Bentuk
sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, teguran tertulis,
pencabutan atau pembatalan izin usaha serta sanksi disiplin pegawai
(Psl. 72).
H. LAIN‐LAIN
1. Pengalihan Kredit Program
Sesuai dengan konsep yang dianut dalam UU‐BI dimana suatu bank
sentral yang independen harus mempunyai tugas yang fokus yaitu
memelihara kestabilan nilai rupiah, maka tugas pengadaan kredit
program yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia akan
dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam jangka
waktu 6 bulan sejak berlakunya UU‐BI. BUMN tersebut mengelola
hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas
sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit likuiditas tersebut.
Subsidi bunga kredit likuiditas yang selama ini menjadi beban Bank
Indonesia menjadi beban Pemerintah (Psl. 74).
2. Pembatasan Penyertaan Modal
Sejalan dengan penetapan single objective Bank Indonesia serta agar
dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia lebih menfokuskan
pada tujuan yang harus dicapai, dalam UU‐BI ditetapkan mengenai
pembatasan penyertaan modal hanya pada badan hukum atau badan
lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank
Indonesia seperti lembaga kliring, badan pemeringkat dan lembaga
penjamin simpanan.
Kegiatan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya
ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Dana yang digunakan untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari
cadangan tujuan (Psl. 64).
3. Ketentuan Divestasi
Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU‐BI berlaku, Bank
Indonesia wajib melepaskan seluruh penyertaannya pada badan
hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan
“sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia” (Psl.
77).