Bab 3
Bank Indonesia (Bank Sentral)
Sumber : http://www.bi.go.id, dan sumber-sumber lainnya
Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan
moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan
kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”
Contoh beberapa hasil dari kebijakan Bank Indonesia
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia
berwenang:
1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
 operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 penetapan tingkat diskonto;
 penetapan cadangan wajib minimum;
 pengaturan kredit atau pembiayaan

Operasi Pasar Terbuka
Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank
Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual
surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga
uang yang beredar akan bertambah.
Penetapan Bunga Diskonto
Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan
meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
manaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk
meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman
sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat,
sehingga uang yang beredar akan bertambah.
Penetapan Cadangan Wajib Minimum
Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus
ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
manaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank
umum dalam menyalurkan dananya ke masayarakat, sehingga uang yang beredar akan
dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar,
maka BI akan menurunkan cadangan wajim minimum Bank umum, sehingga akan
meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang
beredar akan bertambah.
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai
ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia,
dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan
kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan
Pemerintah ataupun pihak lainnya.
Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai
otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar
dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak
sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan
efisien.
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 26
Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari
undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan
atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
DEWAN GUBERNUR
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Dewan ini terdiri atas :
 seorang Gubernur sebagai pemimpin,
 dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan
 sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka
hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputi
Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
kejahatan.
Pengambilan Keputusan
Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur
diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain
yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
Gubernur menetapkan keputusan akhir.
MISI BANK INDONESIA
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter
dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka
panjang yang berkesinambungan.
VISI BANK INDONESIA
Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil.
NILAI NILAI STRATEGIS
Kompetensi – Integritas – Transparansi – Akuntabilitas – Kebersamaan (KITA – Kompak)
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 27
SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
1. Memelihara Kestabilan Moneter;
2. Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
4. Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan
yang Stabil;
5. Memelihara Keamanan, Kehandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
6. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Good Governance;
7. Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM,
Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank
Indonesia.
8. Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Tujuan Tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,
yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan
tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank
Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 28
Perkembangan Kurs Rp terhadap Beberapa

Tiga Pilar Utama
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan
tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah :
 menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
 mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
 mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
dapat dicapai secara efektif dan efisien.
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia :
 menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau
kegiatan usaha tertentu dari bank,
 melaksanakan pengawasan atas bank, dan
 mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin
usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :
 izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
 memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
 memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak
langsung.
Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap
laporan yang disampaikan oleh bank.
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri
perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi
oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.
Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari
program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank
Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka
menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 29
Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia
untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih
Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu
program utama dalam buku putih tersebut.
Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan
dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan
API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan
program-program kegiatan yang tercantum dalam API.
Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari
perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun
internasional.
Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup
strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah,
BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih
lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait
Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 30
Lampiran