PPh 22 merupakan pajak penghasilan untuk suatu barang yang dibeli atau pun di jual.

Objek Pemungutan PPh Pasal 22 :

1. Impor barang

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.

4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.

6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang tergolong sangat mewah yaitu penjualan atau pembelian barang yang harganya sekitar 5.000.000.000 lebih. Ex : kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, kendaraan sangat mewah.

Pemungut Pajak :

1. Bank devisa dan direktorat jenderal bea cukai atas impor barang

2. Dirjen anggaran, bendaharawan pemerintah, atas pembelian barang

3. BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN & APBD

4. Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PLN, PT Garuda, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber baik dari APBN maupun Non-APBN

5. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif termasuk ATPM, atas penjualan produknya

6. Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak sejenis premix, super TT dan gas

7. Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor pertanian, perhutanan, perkebunan dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka

Cara Menghitung PPh 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN / APBD :

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga beli.

PPh 22 = 1,5 % x Harga Beli

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,-

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM, dan benda-benda pos.

3. Pembayaran /pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Contoh :

PT. Bangun Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada PT. Prasarana Sumatera Utara senilai  Rp. 220.000.000,-. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan PT. PPSU (PT. Prasarana Sumatera Utara). Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk PPN sebesar 10 %, maka kita harus tau harga jual yang tidak termasuk PPN atau PPnBM.

@ Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 22 : harga beli yang tidak termasuk PPN atau PPnBM.

cara menghitungnya : 100/110 x harga beli yang sudah termasuk PPN atau PPnBM.

100/110 x Rp. 220.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

@ PPh 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran :

Tarif Pajak x harga beli yang tidak termasuk PPN atau PPnBM

1,5 % x Rp. 200.000.000,- = Rp 3.000.000,-

Perbedaan PPh 22 dengan PPN dan/ PPnBM :

1. Pada PPh 22 -> Pemungut adalah si penjual maupun si pembeli (yang sudah diatur oleh Dirjen Pajak atau Menkeu) sekaligus sebagai Penyetor Pajak juga sekaligus sebagai Wajib Pajak. -> Dibebankan kepada pihak2 yang dikategorikan sebagai Pemungut Pajak baik Pembeli maupun Penjual kecuali Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai.

PPN dan/ PPnBM -> Pemungut adalah si penjual, yang memungut kepada si pembeli. Pemungut / PKP/ Penjual sebagai Penyetor Pajak juga sekaligus sebagai Wajib Pajak. -> Dibebankan kepada si Pembeli sebagai Beban Pajak Masukan.

2. Mekanisme PPN dan/PPnBM :

PT. PPSU membeli sebuah BKP kepada CV. Karya Aditya. Karena PT. PPSU merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka PT. PPSU dikenakan PPN masukan. Harga beli harus sudah termasuk PPN, sehingga PT. PPSU harus mendapatkan faktur pajak dari CV. Karya Aditya sebagai bukti bahwa CV. Karya Aditya telah memungut pajaknya dari PT. PPSU. PT. PPSU bertugas untuk melaporkan faktur pajak tersebut ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), sedangkan CV. Karya Aditya bertugas untuk menyetorkan pajaknya.

Mekanisme PPh 22 :

PT. PPSU membeli sebuah BKP kepada CV. Karya Aditya. Karena PT. PPSU merupakan BUMD yang menggunakan APBD untuk membeli barang tersebut maka PT. PPSU dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 % x Harga Beli yang tidak kena PPN dan/ PPnBM. Dimana PT. PPSU tidak mendapatkan faktur pajak karena PT. PPSU merupakan Wajib Pajak dan harus menyetorkan pajaknya sendiri.