UUD 1945 Pasal 20A ayat 1, 2, 3 yaitu :

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Fungsi DPR ada 3, yaitu :

  1. Fungsi Legislasi

Adalah fungsi untuk membuat dan merivisi UU (Undang-Undang) bersama dengan Presiden.

  1. Fungsi Anggaran (Budget)

Adalah fungsi untuk menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.

  1. Fungsi Pengawasan

Adalah fungsi untuk mengawasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, DPR memilki hak-hak adalah sebagai berikut :

  1. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, maka DPR memiliki hak:

Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang)

Hak Amandemen, yaitu hak untuk merubah UU

  1. Untuk melaksanakan fungsi Anggaran (Budget), maka DPR memiliki hak:

Hak Budget, yaitu hak untuk mengajukan RAPBN

  1. Untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, maka DPR memiliki hak:

Hak Tanya, yaitu hak bertanya kepada pemerintah atas pelaksanaan tugasnya sesuai UU

Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah atas pelaksanaan tugasnya sesuai UU

Hak  Mosi, yaitu hak percaya atau tidak percaya kepada pemerintah atas penjelasan mengenai pelaksanaan tugasnya

Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan pemerintah.

Hak Petisi, yaitu hak untuk memberikan usul dan atau pendapat kepada pemerintah.

Hak Imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR.